Kerja sama ekonomi internasional

KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Kerja sama ekonomi Internasional adalah kerja sama antara negara satu dengan negara lain dalam  bidang ekonomi. Kerja sama tersebut dapat terjadi hanya antar dua negara atau lebih.
Kerja sama internasional antara lain bertujuan sebagai berikut :

1. Terciptanya perdagangan dunia yang saling menguntungkan
2. Mempercepat pembangunan ekonomi dunia
3. Peningkatan kualitas hidup bangsa–bangsa di dunia.

Adapun tujuan setiap negara melakukan kegiatan ekonomi internasional antara lain :
a.)    Mencukupi kebutuhan barang–barang dalam negeri.
b.)    Meningkatkan pendapatan negara (devisa).
c.)     Memperluas lapangan kerja (mengurangi pengangguran).
d.)    Meningkatkan kemakmuran.
Kerja sama internasional antara lain bertujuan sebagai berikut :

1. Terciptanya perdagangan dunia yang saling menguntungkan
2. Mempercepat pembangunan ekonomi dunia
3. Peningkatan kualitas hidup bangsa–bangsa di dunia.

Adapun tujuan setiap negara melakukan kegiatan ekonomi internasional antara lain :
a.)    Mencukupi kebutuhan barang–barang dalam negeri.
b.)    Meningkatkan pendapatan negara (devisa).
c.)     Memperluas lapangan kerja (mengurangi pengangguran).
d.)    Meningkatkan kemakmuran.
Berbagai contoh bentuk organisasi kerja sama ekonomi internasional antara lain :

1. 1.       ASEAN (Association of South East Asian Nation)

ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand berdasarkan Deklarasi Bangkok. Pendiriannya diprakasai oleh lima negara yaitu:

• Indonesia                      : Adam Malik
• Malaysia                        : Tun Abdul Rozak
• Thailand                         : Thanat Khoman
• Filipina                            : Narsisco Ramos
• Singapura                      : S. Rajaratnam

Tujuan dibentuknya ASEAN adalah meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan sosial budaya diantara negara-negara Asia Tenggara, diantaranya dengan :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara
2. Menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara
3. Membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara
4. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia Tenggara

Bentuk kerja sama ASEAN di bidang ekonomi antara lain :

1. Membuka pusat promosi ASEAN di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata di Tokyo, Jepang
2. Menyediakan cadangan pangan ASEAN terutama beras
3. Membentuk kerja sama di bidang Koperasi ASEAN
4. Membentuk komite negara-negara penghasil minyak bumi ASEAN
5. Membentuk kerja sama pengelolaan barang sejenis, seperti karet alam dan kopra

Untuk menjalankan tugasnya ASEAN membentuk komite sebagai berikut :

1. CFAF (Committee on Food Agricultural and Forest) yaitu komite bahan makanan, pertanian, dan kehutanan yang berkedudukan di Indonesia.
2. COTT ( Committee on Trade and Tourism ) yaitu komite perdagangan dan pariwisata yang berkedudukan di Singapura
3. COFB (Committee on Finance and Banking) yaitu komite keuangan dan perbankan yang berkedudukan di Thailand
4. COIME (Committee on Industry, Mining and Energi) yaitu komite industri, perdagangan dan energy yang berkedudukan di Filipina
5. COTAC (Comminittee on Transportation and Communication) yatu komite transportasi dan komunikasi yang berkedudukan di Malaysia
6. CCI (Comminittee on Cultural and Information)

1. 2.       NAFTA ( Nort American Free Trade Area)

NAFTA adalah blok perdagangan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Latar belakang dibentuknya NAFTA:

1. Adanya perubahan global baik ekonomi, perdagangan maupun informasi.

b.   Perubahan internal, yaitu kemajuan ekonomi negara-negara anggota.
c.    Hasil kerja sama blok lainnya yang kurang menggembirakan.
d.   Penggalangan persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing.
Tujuan NAFTA :

1. Meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota
2. Pengaturan impor dan produksi sesama anggota
3. Adanya standarisasi barang-barang yang diperdagangkan
4. Mengusahakan adanya perlindungan bagi konsumen mengenai keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

1. 3.       AFTA ( Asean Free Trade Area)

AFTA didirikan tanggal 1 Januari 1993 sebagai tindak lanjut  Konferensi Tinggkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Organisasi perdagangan bebas kawasan ASEAN ini sepakat menurunkan tarif dan menghapus hambatan non tarif dalam perdagangan yang dimulai tahun 2002.
Latar belakang pembentukan AFTA:

1. Adanya perubahan eksternal, yaitu masa transisi terbentuknya tatanan dunia baru.
2. Perubahan internal, yaitu kemajuan ekonomi negara anggota selama 10 tahun terakhir.
3. Menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing.

Tujuan AFTA :

1. Meningkatkan ekspor sesama anggota dan diluar anggota ASEAN
2. Meningkatkan perdagangan dan kerja sama ekonomi lainnya yang mengarah pada spesialisasi di kawasan ASEAN
3. Meningkatkan investasi di semua sektor ekonomi.

1. 4.       APEC (Asia Pasific Economic Cooperation)

APEC dibentuk di Canbera, Australia pada November 1989. APEC merupakan kerja sama ekonomi  di kawasan Asia Pasifik. Dasar pembentukan APEC adalah membentuk kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia  yang saling menguntungkan. Tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik. Untuk mencapai tujuan tersebut APEC menyusun agenda liberalisasi perdagangan dan investasi secara bertahap:

1. Tahun 2010: diantara negara industri maju di kawasan Asia Pasifik.
2. Tahun 2020: seluruh negara di kawasan Asia Pasifik.

1. 5.       EEC (European Economic Community)

EEC lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). MEE merupakan kerja sama regional di bidang ekonomi dan moneter yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 1958  berdasarkan Perjanjian Roma. Negara-negara yang menjadi anggota MEE : Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Irlandia, Jerman, Luxemburg, Prancis, Yunani, Italia. Tujuan EEC atau MEE adalah menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antarnegara anggota Eropa Barat.

1. 6.       EU ( European Union)

EU atau Uni Eropa merupakan kerja sama negara-negara di wilayah Eropa yang dibentuk tanggal 1 Nopember 1993 berdasarkan perjanjian Maastricht. EU berasal dari EEC. Penggantian nama dari EEC ke EU menandakan bahwa organisasi ini telah berubah dari kesatuan ekonomi menjadi politik.

1. 7.       EFTA (European Free Trade Association)

EFTA merupakan asosiasi perdagangan bebas di antara negara Eropa. Negara-negara anggota EFTA antara lain : Austria, Islandia, Norwegia, Portugal, dan Swiss.

1. 8.       ADB (Asian Development Bank)

ADB merupakan Bank Pembangunan Asia, didirikan tanggal 19 Desember 1966 berpusat di Manila, Filipina. ADB merupakan organisasi multilateral keuangan pembangunan. Tujuan ADB adalah membantu pembangunan ekonomi negara-negara kawasan Asia.

1. 9.       OPEC (Organization of  Petrolium  Exporting Countres)

OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak di dunia. OPEC didirikan di Caracas, Venezuela oleh lima Negara pengekspor minyak yaitu : Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Irak, dan Venezuela tahun 1960. Tujuan OPEC :

1. Memenuhi kebutuhan minyak dunia.
2. Mengatur pemasaran minyak.
3. Menjaga stabilitas harga minyak dunia.
4. Menghindari persaingan tidak sehat.

1. 10.   CGI (Consultative Group for Indonesia)

CGI dibentuk oleh Bank Dunia (Word Bank) pada tahun 1992 atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai pengganti IGGI. CGI bertujuan membantu Indonesia melaksanakan pembangunan dan stabilitas dengan bantuan kredit.

1. 11.   IMF (International Monetary Fund)

IMF atau Dana Moneter Internasional didirikan tanggal 27 September 1945 dengan tujuan pokok meningkatkan kegiatan bisnis internasional guna meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat negara anggota. Secara lebih luas tujuan IMF sebagai berikut :

1. Memperluas perdagangan internasional, kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan riil negara-negara anggota.
2. Memperluas kerjasama dibidang moneter anggotanya.
3. Mewujudkan stabilitas kurs valuta asing negara-negara anggota.
4. Mewujudkan sistem pembayaran internasional yang mudah.

1. 12.   IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)

IBRD atau Bank Dunia berkedudukan di Washington Amerika Serikat. Indonesia menjadi anggota IBRD tahun 1954. Tujuan pembentukan IBRD adalah:

1. Memberi bantuan kredit jangka panjang dan pendek kepada negara yang sedang membangun.
2. Memberi bantuan tehnik cuma-cuma kepada negara di dunia.
3. Membantu negara anggota dalam meningkatkan perdagangan internasional.

1. 13.   IDB (Islamic Development Bank)

IDB merupakan lembaga keuangan internasioanl yang bertujuan membantu dan menggalakkan pembangunan ekonomi dan sosial di negara anggota dan masyarakat Islam. IDB didirikan pada tahun 1975.

1. 14.   IDA (International Development Asociation)

IDA atau Organisasi Pembangunan Internasional PBB bertujuan memberikan kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang dengan syarat lunak.

1. 15.   ECOSOC (Economic and Social Council)

ECOSOC merupakan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Deewan ini memelopori penelitian, laporan dan rekomendasi mengenai persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan dunia.

1. 16.   Word Bank

Word Bank merupakan lembaga keuangan internasional terbesar yang membantu negara-negara di bidang keuangan. Tujuan Word Bank:

1. Membantu usaha rekonstruksi dan pembangunan negara anggota.
2. Memulihkan fasilitas yang produktif.
3. Mendorong pembangunan fasilitas dan sumber daya produktif.

1. 17.   UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

UNCTAD merupakan salah satu badan PBB yang kegiatannya bergerak di bidang perdagangan dan pembangunan. Lembaga ini merupakan anak lembaga dari lembaga utama PBB yaitu Dewan  Ekonomi dan Sosial. Keanggotaan negara-negara di dalam UNCTAD terbagi menjadi dua kelompok yaitu : negara Kelompok Utara mencakup negara-negara industri dan Kelompok Selatan mencakup negara-negara penghasil bahan mentah.

1. 18.   IFC (International Finance Corporation)

IFC adalah lembaga keuangan afiliasi Bank Dunia yang didirikan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang berupa kredit untuk proyek-proyek produktif yang dapat menumbuhkan ekonomi negara-negara berkembang tersebut. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1956 di Washington, Amerika. Tujuan IFC adalah membantu menambah modal dan memberikan kredit jangka panjang.

1. 19.   FAO (Food and Agriculture Organization)

FAO merupakan organisasi pangan dan pertanian PBB yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 dengan tujuan meningkatkan pangan dan membantu negara yang kekurangan pangan.

1. 20.   UNDP (United Nation Development Program)

UNDP adalah program organisasi pembangunan PBB yang ditujukan untuk memberikan bantuan pembangunan negara miskin dan berkembang.

1. 21.   GATT (General Agreement on Trade and Tariff)

GATT merupakan bentuk organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan. GAAT didirikan tahun 1947 dan Indonesia menjadi anggota pada tahun 1950. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan arus perdagangan internasional. Pada pertemuan anggota di Marakesh Maroko pada tanggal 15 April 1994 nama GATT diubah menjadi WTO.

1. 22.   WTO (Word Trade Organization)

WTO atau organisasi perdagangan dunia didirikan pada pertemuan anggota GATT tanggal 15 April 1994, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. WTO mencakup perdagangan jasa, seperti layanan telephone internasional dan perlindungan hak cipta intelektual seperti lagu rekaman. WTO berperan mempromosikan serta memperkuat diterapkannya aturan dan hukum perdagangan internasional yang sudah disepakati.
Tujuan WTO :

1. Menghilangkan atau mengurangi tarif bea yang menghambat perdagangan antarnegara.
2. Meniadakan preferensi tarif dasar keuntungan timbal balik.
3. Menciptakan stabilitas di bidang ekonomi sosial.
4. Menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas dunia yang akan mulai diberlakukan diseluruh dunia tahun 2020.

1. 23.   UNINDO (United Nations Industrial Development Organization)

UNINDO atau organisasi pembangunan industri PBB. UNINDO didirikan pada tanggal 24 Juli 1967 dan berkedudukan di Wina, Austria. UNINDO bertujuan untuk memajukan industri di negara berkembang.

1. 24.   ILO (International Labour Organization)

ILO adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perburuhan, didirikan pada tanggal 11 April 1991 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.
Tujuan ILO :

1. Mencapai perdamaian abadi dengan terciptanya keadilan sosial.
2. Meningkatkan perbaikan nasib kaum buruh dan keluarganya.
3. Menciptakan stabilitas di bidang ekonomi dan sosial

Usaha-usaha yang telah dilakukan ILO antara lain :

1. Mengadakan perjanjian tentang upah, jumlah jam kerja dan umur minimal serta maksimal bagi pekerja (buruh)
2. Memberikan jaminan kesejahteraan untuk hari tua, serta ketentuan tentang cuti atau libur bagi pegawai.
3. Mengusulkan agar negara – negara anggota menentukan Undang-Undang perburuhan.

DAMPAK KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL BAGI INDONESIA
Dengan semakin luasnya perdagangan internasional, maka dampaknya terhadap aktivitas pembangunan suatu negara juga semakin besar. Dari berbagai kerja sama ekonomi yang diikuti Indonesia, ada yang membawa dampak positif, ada juga yang negatif.
1)    Dampak Positif :

1. Meningkatkan nilai perdagangan.
2. Meningkatkan pendapatan negara dari ekspor dan devisa.
3. Memperkuat posisi dan daya tawar di kancah internasional.
4. Memperluas pasar bagi produk dalam negeri.
5. Meningkatkan produktifitas.
6. Menjalin hubungan dagang yang adil dan transparan.
7. Meningkatkan kegiatan investasi dalam negeri.
8. Membuka lapangan pekerjaan.
9. Menghilangkan hambatan perdagangan internasional.
10. Mempercepat pertumbuhan ekonomi.
11. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Memudahkan transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi dari negara lain.

2)    Dampak Negatif :

1. Ketergantungan terhadap negara lain yang lebih maju.
2. Timbul dominasi negara maju di dunia.
3. Tersingkirnya kekuatan ekonomi dalam negeri.
4. Kebijakan dalam negeri yang akan dipengaruhi oleh pihak asing.
5. Salah penerapan / penggunaan teknologi.
6. Pasar dalam negeri dikuasai produk asing
7. Berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia karena masuknya tenaga asing
8. Perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan bangkrut

sumber:
 https://ipsasyik.wordpress.com/2012/03/24/materi-kerjasama-ekonomi-internasional/

Akhir orde baru dan lahirnya reformasi

Kegagalan PKI dalam upaya kudeta pada tahun 1965 menimbulkan dua permasalahan besar bagi Indonesia. Pertama, carut-marutnya perekonomianIndonesia dengan inflasi sampai 600%. Kedua, terjadinya konflik sosial akibat dendam pada PKI dan organisasi bawahannya. Kedua permasalahan tersebut perlahan-lahan bisa diatasi dengan tampilnya Jenderal Soeharto.  Orde Baru   pun lahir dengan tekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya,  Orde Baru   bertakhta dalam kehidupan bangsa Indonesia selama 32 tahun. Mengapa  Orde Baru   bisa tumbang pada tahun 1998?

1. Peristiwa Penting Sepanjang  Orde Baru 

Sejarah  Orde Baru   dimulai tanggal 12 Maret 1967. Jenderal TNI Soeharto ditunjuk oleh MPR sebagai pejabat presiden. Beliau menjalankan tugas kepresidenan yang telah diambil alih dari Presiden Soekarno. Setahun kemudian Soeharto dipilih secara resmi sebagai presiden untuk pertama kalinya sekaligus mengawali era  Orde Baru  .  Orde Baru   memimpin pemerintahan di Indonesia selama lebih kurang 32 tahun. Soeharto tampil sebagai presiden tunggal selama tujuh kali berturut-turut. Selama menjalankan tugas kepresidenan, beliau didampingi oleh wakil presiden yang berbeda. Wakil presidennya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Soedharmono, Try Sutrisno, dan B.J. Habibie. Pada periode pemerintahan 1998–2003, Soeharto harus turun dari jabatannya karena desakan gerakan reformasi. Kita bisa mencatat selama  Orde Baru   terjadi beberapa pelanggaran HAM dan kebebasan pers. Sementara itu, Golkar dengan didukung ABRI dan birokrasi memenangkan pemilu selama tujuh kali berturut-turut.

2. Perkembangan Ekonomi pada Masa  Orde Baru

Soeharto perlu waktu sekitar dua belas tahun untuk meraih keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi dan kependudukan. Masa keemasan  Orde Baru   terjadi pada tahun 1976–1988. Keberhasilan itu didukung melonjaknya harga minyak dunia, mengalirnya bantuan negara-negara donor, dan efektifnya rencana pembangunan lima tahun (Repelita) I–III. Pada tahun 1980-an Indonesia adalah penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Kedudukan Indonesia sebagai negara antikomunis mempermudah bantuan Barat.

Pelaksanaan Repelita bisa tepat sasaran dan program. Upaya  Orde Baru   untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berhasil pada periode itu. Pendapatan per kapita Indonesia naik dari US$70 pada tahun 1968 menjadi US$1.000 pada tahun 1996.

a. Prestasi  Orde Baru

Prestasi yang perlu dicatat selama  Orde Baru   sebagai berikut. Program transmigrasi bisa mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan membuka lahan-lahan baru di luar Pulau Jawa. Program keluarga berencana (KB) mampu menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk memberantas buta huruf, pemerintah membuat program bebas tiga buta (B3B). Pemerintah  Orde Baru   juga sukses menerapkan Gerakan Wajib Belajar Wajar 9 Tahun dan Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh (GNOTA).Keberhasilan Soeharto menjaga stabilitas keamanan dalam negeri mendorong masuknya investor asing. Mereka menanamkan modal di Indonesia sehingga memperluas kesempatan kerja. Pemerintahan  Orde Baru   juga berhasil menggalakkan cinta atas produk dalam negeri dan menumbuhkan rasa nasionalisme.

b. Swasembada Beras

Prestasi  Orde Baru   yang fenomenal adalah swasembada pangan pada tahun 1980-an. Usaha mencapai swasembada beras berlangsung selama Repelita I dan Repelita II. Usaha ini dilaksanakan melalui rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan jaringan irigasi baru, penyediaan fasilitas kredit, penerapan kebijaksanaan harga, serta pemanfaatan teknologi dan penyuluhan.

Repelita III menekankan usaha intensifikasi khusus (insus) pada tahun 1979. Misalnya, dengan memperluas penggunaan benih varietas unggul, penggunaan pupuk secara optimal, meningkatkan usaha pengendalian hama dan penyakit, serta meningkatkan pengelolaan air irigasi. Atas usaha yang dilakukan sejak Repelita I, impor beras tidak dilaksanakan mulai tahun 1984 dan swasembada beras berhasil dicapai.

Untuk mempertahankan swasembada beras dilaksanakan suprainsus pada Repelita IV. Sistem ini meningkatkan partisipasi kelompok tani. Programnya antara lain pembangunan dan pemeliharaan sarana irigasi, pencetakan sawah, dan pengendalian hama terpadu. Pada tahun pertama Repelita V, peningkatan produksi padi dilaksanakan dengan meningkatkan luas areal suprainsus dan pencetakan sawah.

Dari tabel di atas kita bisa melihat produksi padi terus mengalami kenaikan. Dari 17,2 juta ton pada tahun 1968 menjadi 41,7 juta ton pada akhir Repelita IV atau meningkat lebih dua kali. Peningkatan produksi padi yang begitu pesat telah menghasilkan swasembada beras pada tahun 1984. Peningkatan produksi padi disebabkan meningkatnya hasil rata-rata padi per hektare. Sejak awal Repelita I sampai akhirRepelita IV, hasil rata-rata per hektare meningkat dari 2,13 ton per hektare (1968) menjadi 4,11 ton per hektare (1988). Peningkatan hasil rata-rata tersebut disebabkan meningkatnya mutu usaha intensifikasi. Misalnya, pengelolaan air irigasi, penyuluhan dan penyediaan fasilitas kredit, serasinya hubungan antara harga pupuk dan padi, semakin baiknya prasarana dan distribusi pupuk, serta semakin efisiennya penggunaan pupuk. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan produksi padi adalah semakin luasnya areal panen, terutama luas panen intensifikasi.

3. Berakhirnya  Orde Baru  dan Lahirnya Reformasi

Di balik kesuksesan pembangunan di depan,  Orde Baru   menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur. Korupsi besar yang pertama terjadi tahun 1970-an ketika Pertamina dipegang Ibnu Sutowo. Praktik korupsi menggurita hingga kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1998. Rasa ketidakadilan mencuat ketika kroni-kroni Soeharto yang diduga bermasalah menduduki jabatan menteri Kabinet Pembangunan VII. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil.

Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat. Akhirnya, muncul rasa tidak puas di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Papua. Di luar Jawa terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang (transmigran) yang memperoleh tunjangan pemerintah. Penghasilan yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial.

Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Oposisi diharamkan rezim  Orde Baru  . Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai pemberedelan koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan atau mengatasi kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan bersenjata. Misalnya, program ”Penembakan Misterius” (Petrus) atau Daerah Operasi Militer (DOM). Kelemahan tersebut mencapai puncak pada tahun 1997–1998.

a. Dari Krisis Ekonomi ke Krisis Multidimensi (Segala Bidang)

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Krisis moneter dan keuangan yang semula terjadi di Thailand pada bulan Juli 1997 merembet ke Indonesia. Hal ini diperburuk dengan kemarau terburuk dalam lima puluh tahun terakhir. Dari beberapa negara Asia, Indonesia mengalami krisis paling parah. Solusi yang disarankan IMF justru memperparah krisis. IMF memerintahkan penutupan enam belas bank swasta nasional pada 1 November 1997. Hal ini memicu kebangkrutan bank dan negara. BPK menemukan penyimpangan dana sebesar Rp138 triliun atas penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut. Saat itu pemerintah menyalurkan BLBI sekitar Rp700 triliun. Ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi krisis. Sampai bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank.

Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp17.000,00 per dolar AS. Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah mengeluarkan ”Gerakan Cinta Rupiah”, tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan krisis dan kesulitan hidup rakyat. Kabinet Pembangunan VII yang disusun Soeharto ternyata sebagian besar diisi oleh kroni dan tidak berdasarkan keahliannya. Kondisi itulah yang melatarbelakangi munculnya gerakan reformasi.

b. Gerakan Reformasi

Munculnya gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan keluar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda antara lain suksesi kepemimpinan nasional, amendemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998.

1) Demonstrasi Mahasiswa

Desakan atas pelaksanaan reformasi dalam kehidupan nasional dilakukan mahasiswa dan kelompok proreformasi. Pada tanggal 7 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta. Demonstrasi ini berakhir bentrok dengan aparat dan mengakibatkan 52 mahasiswa terluka. Sehari kemudian pada tanggal 8 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa terjadi di Yogyakarta (UGM dan sekitarnya). Demonstrasi ini juga berakhir bentrok dengan aparat dan menewaskan seorang mahasiswa bernama Mozes Gatotkaca. Dalam kondisi ini, Presiden Soeharto berangkat ke Mesir tanggal 9 Mei 1998 untuk menghadiri sidang G 15.

2) Peristiwa Trisakti

Tuntutan agar Presiden Soeharto mundur semakin kencang disuarakan mahasiswa di berbagai tempat. Tidak jarang hal ini mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan. Pada tanggal 12 Mei 1998 empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Peristiwa Trisakti mengundang simpati tokoh reformasi dan mahasiswa Indonesia.

3) Kerusuhan Mei 1998

Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah.

4) Pendudukan Gedung MPR/DPR

Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR/MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Pernyataan Harmoko itu kemudian dibantah oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto dan mengatakannya sebagai pendapat pribadi.

Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Presiden Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat.

5) Pembatalan Apel Kebangkitan Nasional

Momentum hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amien Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1998 atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, sebelas menteri Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri.

6) Pengunduran Diri Presiden Soeharto

Pada dini hari tanggal 21 Mei 1998 Amien Rais selaku Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan, ”Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru”. Ini beliau lakukan setelah mendengar kepastian dari Yuzril Ihza Mahendra. Akhirnya, pada pukul 09.00 WIB Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Beliau kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak saat itu Indonesia memasuki era reformasi.

 

sumber:

 http://bernardushardjo.blogspot.com/

Peristiwa tragedi nusantara

TRAGEDI NASIONAL DAN KONFLIK INTERNAL DI INDONESIA

A.      Pemberontakan PKI di Madiun

-          Diawali dari keingian Amir Syarifuddin untuk menjatuhkan kabinet Hatta pada tanggal 26 Febuari 1948.

-          Mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang berasal dari Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), Persindo, PBI, dan SOBSI pada tanggal 28 Juni 1948.

-          Langkah yang dilakukan FDR untuk menyusun kekuatan:

o   Membentuk Front Nasional melalui parlemen.

o   Menghasut rakyat untuk melakukan mogok kerja.

o   Menarik pasukan yang pro-FDR untuk memperkuat wilayah.

o   Menjadikan  Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta sebagai daerah liar (kacau) untuk mengalihkan perhatian TNI.

-          Partai-partai FDR melebur menjadi PKI, menempatkan Muso dan Amir Syarifuddin sebagai ketua dan sekertaris pertahanan yang melakukan kegiatan:

o   Meningkatkan propaganda tentang PKI.

o   Menghasut rakya agar anti-pemerintah.

o   Mengadudomba antarkesatuan TNI, sehingga terjadi pemberontakan TNI di Madiun dengan sebutan Madiun Affair.

-          Untuk menyelesaikan konflik antarkesatuan TNI, pemerintah mengangkat Kol. Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Sehingga pasukan yang pro-PKI dapat dipaksa mundur dari Surakarta tanggal 17 September 1948.

-          Peristiwa di Surakarta tanggal 18 September 1948 hanyalah pengalihan perhatian saja dimana Sumarsono dari Partai Persindo dan Letkol. Dahlan dari Brigade 29 yang pro-PKI menggalang kekuatan untuk merebut kekuasaan di Madiun.

-          Muso dan Amir Syarifuddin pada hari yang sama memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet Republik Indonesia.

-          Tanggal 19 September 1948 mengumumkan pemerintahan baru di Madiun.

-          Pemerintah menawarkan kepada rakyat untuk mengikuti Muso dengan PKI atau tetap mengikuti pemerintah Soekarno-Hatta.

-          Pemerintah mengangkat Kol. Sungkonon sebagai Gubernur Militer dan membentuk provinsi Jawa Timur sebagai Daerah Istimewa.

-          Walaupun mendapat serangan dari PKI< Kabinet Hatta tetap mampu melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi dengan cara:

o   Pelepasan tentara untuk melepaskan ketentraannya dan kembali menjadi ke pekerjaanya semula.

o   Pembentukan 100 laskar dari masyarakat dan menyerahkan penampungan kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

-          Madiun dapat dikuasai tanggal 30 September 1948 melaui penyerangan dari arah barat oleh Divisi Siliwangi dan dari timur oleh pasukan Kol. Sungkono dan Brigade Surachman.

-          Semula komando operasi militer dipegang oleh Panglima Besar Jend. Soedirman, karena beliau sakit akhirnya operasi penumpakasan PKI Madiun dipegang oleh Kol. A.H. Nasution.

-          Muso dapat ditembak mati dalam pelariannya dan Amir Syariffudin tertangkap bersama rombongannya di hutan Ngrambe, Gorobogan (Purwodadi) kemudian dihukum mati di Jogja.

B.      Negara-Negara Federal Bentukan Van Mook

-          Pembentukan negara federal dirintis oleh Van Mook sebagai wakil Gubernur Jendral Hindia Belanda dalam Konfrensi Malino (15-25 Juli 1946) dan Konfrensi Pangkal Pinang, serta Konfrensi Denpasar (18-24 Desember 1946).

-          Negara-negara federal bentukan Van Mook:

o   Negara Indonesia Timur

o   Negara Pasundan

o   Negara Madura

o   Negara Sumatera Timur

o   Negara Sumatera Selatan

o   Negara Jawa Timur

-          Belanda  juga membuat 9 daerah otonom yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah termasuk Republik Indonesia.

-          Belanda membentuk badan permusyawaratan federal (BFO) yang diketui Sultan Hamid II dari Pontianak tanggal 27 Mei 1948 untuk mengendalikan Republik Indonesia Serikat.

-          Republik Indonesia Serikat dibubarkan akibat tuntutan rakyat untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950.

C.      Pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

-          Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat disebabkan oleh kekosongan kekuasaan hasil perjanjian renville dimana anggota TNI harus ditarik mundur ke wilayah Republik Indonesia.

-          Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo adalah pemimpin kelompok Hisbullah dan Sabilillah yang membentuk gerakan Darul Islam (DI) dengan Tentara Islam Indonesia (TII).

-          DI/TII memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 4 Agustus 1949.

-          Pemberontakan DI/TII di berbagai daerah:

i.      Jawa Barat pimpinan S.M. Kartosuwiryo dilatarbelakangi oleh pendirian Negara Islam indonesia dan ditumpas dengan operasi militer Pagar Betis dan Baratayudha yang berhasil menangkap Kartosuwiryo di G. Geber, Majalaya.

ii.    Jawa Tengah pimpinan Amir Fatah dan Kyai Mohammad Mahfudz Abdulrrahman (Kyia Somolangu/Romo Pusat). Dilatarbelakangi oleh pemberontakan di pelosok Jawa Tengah dan pembentukan pemberontak Merapi Merbabu Compleks (MMC). Upaya penumpasan:

o   Gerkan Benteng Negara pimpinan Letkol. Sarbini, Letkol. M. Bachrun, dan Letkol. Ahmad Yani.

o   Divisi Diponegoro pimpinan Letkol. Ahmad Yani.

o   Operasi Merdeka Timur pimpinan Letkol. Soeharto.

o   Operasi Benteng Raiders di Pekalongan dan Banyumas.

iii.    Aceh pimpinan Daud Beureuh dilatarbelakangi oleh kekecewaan rakyat Aceh karena diturunkannya Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan pernyataan Daud Beureuh tentang diakuinya Aceh sebagai daerah dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo tanggal 20 September 1953. Upaya penumpasan dengan cara operasi militer dan musyawarah kerukunan rakyat Aceh bulan desember 1952 atas prakarsa Kol. M. Jasin.

iv.     Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakar yang dilatarbelakangi oleh :

o   Penolakan usul Kahar Muzakar agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dimasukkan kedalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRIS).

o   Tawaran pemerintah RI menjadikan KGSS sebagai Korps Cadangan Nasional dengan Kahar Muzakar sebagai komandannya.

o   Pernyataan Kahar Muzakar bahwa Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia.

Upaya penumpasan dengan operasi militer Divisi Siliwangi yang berhasil menembak mati Kahar Muzakar.

v.    Kalimantan Selatan pimpinan Ibnu Hajar (Haderi bin Umar alias Angli) yang dilatarbelakangi oleh :

o   Pernyataan Kahar Muzakar bahwa Kalimantan Selatan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia.

o   Penggalangan gerakan rakyat “Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT)”

o   Penyerangan pos TNI sejak Oktober 1950.

Berhasil ditumpas dengan tindakan persuasif (ajakan) untuk bergabung kedalam APRIS namun hal ini dimanfaatkan DI/TII untuk mencuri persenjatan TNI. Akhirnya dilakukan operasi militer dan menghukum mati Ibnu Hajar tanggal 22 Maret 1966.

D.      Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Andi Azis, dan Republik Maluku Selatan (RMS)

a.       APRA pimpinan Kapten Westerling di Jawa Barat bertujuan untuk mempertahankan kedudukan negara Pasundan dan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia.

-          Tindakan/Aksi APRA:

o   Meneror, membunuh, dan menyerbu Kota Bandung dari arah Cimahi tanggal 23 Januari 1950.

o   Menembak mati setiap anggota TNI yang dijumpai, termasuk menembak Letkol. Lembong.

o   Westerling bersama Sultan Hamid II melakukan kudeta untuk menyerbu sidang kabinet dan membunuh para menteri terutama Sri Sultan Hamengkubuwono I (menteri pertahanan), A. Budiharjo (Sekjend. Kementerian pertahanan), dan Kol. T.B. Simatupang (kepala staff angkat perang).

o   Melakukan fitnah dan penghasutan terhadap KNIL dan Polisi untuk bergabung dengan APRA.

-          Upaya penumpasan:

o   Operasi militer tanggal 24 Januari 1950 pimpinan Letkol. Eri sadewo berhasil mengusir tentara Belanda dan pimpinan Mayjend. Engells berhasil menumpas gerombolan APRA.

o   Penangkapan dan pengkuman mati terhadap Westerling dan Sultan hamid II, namun westerling berhasil melarikan diri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda.

b.      Pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan yang bertujuuan untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur.

-          Latar belakang:

o   Penolakan tuntutan And Azis oleh pemerintah RIS mengenai APPRIS dari Ujung Pandang saja yang bertanggung-jawab atas wilayah keamanan NIT.

o   Penolakan atas masuknya tentara APRIS dari Jawa pimpinan Mayor. H. V. Worang.

-          Tindakan Andi Azis adalah menduduki dan melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer, serta menawan pejabat panglima teritorium Indonesia Timur Letkol. Achmad Yunus Mokoginta.

-          Upaya penumpasan dilakukan operasi militer pimpinan Kol. Alek Kawilarang dan terjadi pertempuran antara APRIS (TNI) dan APRIS (KNIL) hingga pada tanggal 8 Agustus 1950 tercapai genjatan senjata.

c.       Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pimpinan Dr. Chriistian Robbert Steven Soumokil.

-          Latar belakang:

o   Sikap Soumokil dibantu Manusama yang membujuk anggota KNIL dan pasukan baret hijau yang terlibat dalam pembe-rontakan Andi Azis untuk membentuk RMS.

o   Penolakaan Soumokil atas pembentukan NKRI dan penyelesaian masalah secara damai.

-          Tindakan RMS pada tanggal 24 April 1950 memproklamasikan pembentukan RMS yang terlepas dari Negara Indonesia Timur dan RIS. Serta menduduki kota Ambon dan menguasai Benteng Nieuw Victoria sebagai pusat kkedudukan RMS.

-          Upaya penumpasan:

o   Pemerintah mengutus Dr. Leimena sebagai utama damai, tetapi ditolak Soumokil.

o   Pendaratan operasi militer tanggal 14 Juli 1950 di Laha (P. Buru) untuk menguasi P. Buru, Seram, Tanibar, Aru, dan Kep. Kei.

o   Pertempuran terbuka dalam merebut Benteng Nieuw Victoria yang menggugurkan Letkol. Slamet Riyadi.

o   Dr. Soumokil ditangkap tanggal 2 Desember 1963 dan dihukum mati oleh Mahkamah Luar Biasa.

E.       Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta)

a.       Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pimpinan Achmad Husein yang dilatarbelakangi oleh:

-          Ketidakharmonisan hubungan pemerintah pusat dengan beberapa daerah akibat masalah ekonomi dan perimbangan keuangan karena korupsi, perdebatan dalam konstituante, dan pertentangan masyarakat tentang konsepsi presiden.

-          Penolakan pemerintah atas ultimatum Kol. Achmad Husein dalam pertemuan PRRI tanggal 10 Febuari 1958.

-          Kecemburuan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi  yang mengakibatkan terbentuk-nya dewan –dewan daerah yang mendukung gerakan daerah yang bertujuan untuk mengambil kekuasan pemerintah di daerah:

o   Dewan Banten di Sumatera Barat pimpinan Kol. Achmad Husein

o   Dewan Gajah di Sumatera Utara pimpinan Kol. Simbolon

o   Dewan Garuda di Sumatera Selatan pimpinan Letkol. Barlian

o   Dewan Manguni di Sulawesi Utara pimpinan Kol. Ventje Samual

-          Tindakan yang dilakukan:

o   Menyerbu pemerintah pusat saat terjadi pergolakan politik dan ketidakstabilan.

o   Melakukan pertemuan tanggal 9 Januari 1958 di Kota Sungai Dareng, Sumatera Barat tentang pembentukan pemerintahan baru dan beberapa hal yang berhubungan dengan perekonomian. Pertemuan ini dihadiri oleh Letkol. Achmad Husein, Letkol. Samual, Kol. Simbolon, Kol. Dachlan Djambek, Kol. Zulkifli Lubis (dari kalangan militer) dan M. Natsir, Syarif Usman, Burhanuddin Harahap, Syafirudin Prawiranegara (dari kalangan sipil).

o   Pertemuan tanggal 10 Febuari 1958 di Kota Padang pimpinan Kol. Achmad Husein dan mengeluarkan ultimatum:

i.      Dalam waktu 5x24 jam Kabinet Djuanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden.

ii.     Menugaskan presiden agar Drs. Moh. Hatta dan Sri Sultan Hameng-kubuwono IX untuk membentuk Zaken Kabinet.

iii.   Meminta presiden agar kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional.

o   Kol. Achmad Husein memproklamirkan berdirinya PRRI tanggal 15 Febuari 1958, Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri, dan didukung Letkol. D. J. Somba bersama sekolompok masyarakat Indonesia Timur.

-           Upaya penumpasan:

o   Sidang Dewan Menteri tanggal 11 Febuari 1958 di Jakarta untuk menolak ultimatum PRRI dan memecat secara tidak hormat  kalangan militer yang terlibat.

o   Kepala staff AD, Mayjend. A. H. Nasution tanggal 12 Febuari 1958 membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah untuk dibawah pengawasan AD.

o   Melakukan operasi militer gabungan:

i.      Operasi Tegas pimpinan Letkol. Kaharuddin Nasution di Pekanbaru, Riau.

ii.     Operasi 17 Agustus pimpinan Kol. Ahmad Yani di Kota Padang dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

iii.   Operasi Saptamarga pimpinan brigjend. Djatikusuma di Sumatera Utara.

iv.   Operasi sadar pimpinan Kol. Ibnu Sutowo di Sumatera Selatan.

o   Achmad Husein dan tokoh-tokoh lainnya menyerahkan diri tanggal 29 mei 1961.

b.      Pemberontakan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) pimpinan Letkol. Ventje Samual di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang sama dengan pemberontakan PRRI.

-          Tindakan Permesta pada tanggal 15 Febuari 1958 memproklamasikan berdirinya gerakan separatis yang bernama “Piagam Pergerakan Rakyat Semesta (Permesta)”.

-          Upaya penumpasan dengan operasi militer Komando Operasi Merdeka pimpinan Letkol. Rukminto Hendradiningrat.

o   Operasi Saptamarga I pimpinan Letkol. Soemarsono di Sulawesi Utara bagian tengah.

o   Operasi Saptamarga II pimpinan Letkol. Agus Prasmono.

o   Operasi Saptamarga III pimpinan Letkol. Magenda

o   Operasi Saptamarga IV piminan Letkol. Rukminto Hendradiningrat.

o   Operasi Mena I pimpinan Letko. Pieters dengan sasaran Jailolo, Ternate.

o   Operasi Mena II pimpinan Letkol. KKO Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai, Halmahera Utara.

F.       Gerakan 30 September 1965 – Partai Komunis Indonesia (G30S – PKI)

1.       Latar belakang munculnya G30S – PKI

Terjadi banyak penyimpangan terhadap ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945 serta politik luar negeri yang bebas aktif pada masa Orde Lama. Penyimpangan terhadap dasar ideologi dan konstitusi tersebut dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memperoleh kesempatan dan menyusun kekuatan guna melakukan perebutan kekuasaan (kudeta). Bentuk-bentuk penyimpangan yang memuncul dan berkembangnya PKI:

a.       Penyimpangan terhadap ideoogi pancasila dan konstitusi  UUD 1945

-          Pendidikan kaden nasionalis, agama, dan komunis (nasakom) yang dilaksanakan tanggal 1-10 Juli 1965 dengan inti ajaran nasakom yang berarti:

i.       Nasionalis diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI).

ii.     Agama yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama (PNI).

iii.   Komunis yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ajaran komunis yang berpaham internasional-isme tersentralistik dan tidak bertuhan (ateis) bertentangan dengan Pancasila  yang berpaham Ketuhanan Yang Maha Esa.

-          Pembentukan Front Nasional sesuai Peraturan Presiden No. 13/1959 tanggal 31 Desember 1959 yang bertujuan menyelenggarakan pembangunan semesta nasional yang dapat dikuasai dan dipengaruhi oleh PKI.

-          Pembentukan DPR-GR dan MPRS tanpa melalui proses pemilu pada tanggal 25 Juni 1960 sesuai ketetapan presiden No. 2/1959. Pembentukan DPR-GR dan MPRS tanpa pemilu merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945.

-          Pengangkatan presiden seumur hidup dalam sidang umum ke-II MPRS di Bandung tanggal 15-22 Mei 1963. Kesepakatan tentang pengangkatan presiden seumur hidup bertentangan dengan UUD 1945.

-          Penetapan manifesto politik (manipol) sebagai GBHN dalam pidato presiden yang berjudul  “ Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dinyatakan sebagai satu-satunya ajaran (doktrin) revolusi Indonesia.

b.      Penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif

-          Membagi kekuatan politik dunia oleh Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio menjadi:

i.      Old Established Forces (oldefo) : negara imperialis, kolonialis, dan kapitalis serta negara yang berkembang cederung pada imperialis dan kolonialis.

ii.     New Emerging Forces (nefo) : negara berkembang yang anti-imperialis/ kolonialis  dan negara sosialis serta komunis. Indonesia termasuk negara nefo.

-          Mencangkan politik mercusuar dengan menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara nefo pada tanggal 10-22 November 1963 yang bernama “ Games of The New Emerging Forces/Ganefo”.

-          Membentuk poros Jakarta-Peking melalui jalinan hubungan politik antara Indonesia – RRC yang berstatus negara blok timur.

-          Bertikai dengan Malaysia.

-          Keluar dari keanggotaan PBB.

Faktor pendukung tampilnya PKI karena kemampuannya untuk senantiasa tampil pada baris terdepan yang seolah-oleh mendukung segala kebijakan presiden. Ketika Indonesia melakukan Politik Konfrontasi dengan Malaysia, PKI berusaha tampil cepat dengan berbagai semboyannya seperti “Ganyang Malaysia” dan menjadi andalan presiden untuk membina hubungan dengan negara-negara komunis dan menggalang politik poros.

Berbagai siasat PKI dalam merencanakan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia.

-          Kegiatan di bidang politik:

o   Menghasut presiden soekarno untuk membubarkan Partai Murba lawan politik PKI

o   Menghasut rakyat Indonesia agar melawan PKI

o   Melakukan aksi amuk massa dan demonstrasi dengan dalil meningkatkan kesejahteraan rakyat

o   Melakukan serangan secara politik dan kekerasan terhadap kelompok yang anti-komunis

o   Membuat isu/kontroversi tentang adanya Dewan Jendral yang berasal dari perwira AD

o   Mengusulkan agar dibentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari kaum buruh dan tani yang dipersenjatai

o   Mengusulkan kepada presiden agar membentuk Kabinet Nasakom agar PKI mendapatkan kursi  dalam Kabinet Dwikora

-          Kegiatan di bidang sosial budaya

o   Melarang semua kegiatan yang berbau neo-iperialisme/kolonialisme

o   Mempengaruhi dan menguasai kegiatan sosial melalui organisasi Pemuda Rakyat dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)

o   Membentuk organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lenkra) untuk menyebarkan ajaran komunis serta mengecam penerbitan buku-buku, majalah, dan pemutaran film yang memiliki unsur budaya neo-imperialisme dan kolonialisme

o   Menghasut rakyat Boyolali (Jawa Tengah) dan Bandar Betsy (Sumatera Utara) untuk merampas tanah milik orang lain untuk dibagikan kepada Barisan Tani Indonesia (BTI)

2.       Pemberontakan G30S – PKI di Jakarta

a.       Perencanaan

-          Melatih anggota PKI yang disebut Sukarela-wan Kita (Sukta) yang terdiri dari anggota Pmuda Rakyat, Gerwani, dan organisasi/ormas PKI lainnya.

-          Tempat latihan militer PKI di Lubang Buaya tanggal 5 Juli – 30 September 1965 dan di Rawa Binong 30 Agustus – 4 September 1965.

b.      Pelaksanaan

-          Gerakan pemberontakan bersenjata dipimpin oleh Kol. Untung Sutopo (Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa).

-          Pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 02.30 dini hari  berhasil menculik enam  perwira tinggi dan seorang perwira pertama, yaitu:

o   Letjend. Ahmad Yani (Men/Pangad)

o   Mayjend. R. Suprapto (Deputi II Men/Pangad)

o   Mayjend. Haryono Mas Tirtodarmo (Deputi II Men/Pangad)

o   Mayjend. Suwondo Parman (Asisten I Men/ Pangad)

o   Brigjend. Donald Izacus Siswomihardjo (Asisten IV Men/Pangad)

o   Brigjend. Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jendral TNI AD)

o   Lettu. Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jend. Nasution)

o   Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun.

-          Tanggal 1 Oktober 1965 berhasil menguasai Studio Pusat RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan untuk menyampaikan pengumuman melalui RRI sebagai berikut:

o   Pukul 07.20 diulang pukul 08.15 pagi mengenai adanya gerakan jendral-jendral dari anggota Dewan Jendral yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah.

o   Pukul 13.00 menyiarkan sebuah dekrit tentang pembentukan dewan resolusi di pusat dan di daerah-daerrah dan mennon-aktifkan/pendemisioneran Kabinet Dwikora. Dewan Revolusi merupakan sumber segala kekuasaan dalam NKRI dan kegiatan sehari-hari diwakili oleh presidium dewan yang terdiri dari komandan dan wakil-wakil komandan G30S – PKI.

o   Pukul 14.00 mengumumkan dua buah keputusan revolusi, yaitu:

i.      Susunan Dewan Revolusi terdiri dari 45 orang yang diketuai oleh Letkol. Untung Sutopo dengan wakil-wakilnya Brigjend. Supardjo, Letkol (udara) Heru, Kol. (laut) Sunardi, dan AKB Pol. Anwas.

ii.     Penghapusan pangkat jendral digantikan dengan pangkat Letnan Kolonel sebagai pangkat tertinggi ABRI. Adapun Bintara dan Tamtama yang ikut gerakan pembersihan “Dewan jendral” akan dinaikkan dua pangkat.

3.       Pemberontakan G30S – PKI di berbagai daerah di Indonesia dan upaya penumpasannya

a.       Di Jogjakarta dan Jawa tengah yang diawali dengan pembentukan Dewan Revolusi di Jogjakarta yang diketuai oleh Mayor Mulyono (Kepala Seksi Korem 072). Pada tanggal 1 Oktober 1965 para pemberontak menculik dan membunuh Kol. Katamso Dharmokusumo (Kepala Korem 072) dan Letkol. Sugiona (Kepala Staf Korem 072).

b.      Di Surakarta (JawaTengah) yang didukung oleh beberapa perwira dan anggota Brigade Infantri IV serta didukung Oetomo Ramelan (Walikota).

c.       Di Wonogiri (Jawa Tengah) diawali dengan pembentukan Dewan Revolusi ynag diketuai Bupati Wonogiri dan didukung Komando Distrik Militer setempat.

d.      Di Semarang (Jawa Tengah) yang dipelopori oleh Kol. Sahirman (Asisten Intelijen Komandan VII?Diponegoro) dengan melakukan aksi penguasaan stasiun radio RRI dan mengumumkan pembentukan G30S – PKI.

Penumpasan pemberontakan G30S – PKI di jakarta dan berbagai daerah

Oleh karena pimpinan di angkatan darat telah gugur, maka pucuk pimpinan AD berada di tangan Mayjend. Soeharto (Panglima Komando Strategis Angkatan Darat/Kostrad). Upaya penumpasan G30S – PKI dilakukan secara hati-hati karena sulit diketahui mana yang lawan dan kawan.

Hal-hal yang dapat diidentifikasi berdasarkan laporan dan keadaan lapangan:

1.       Penculikan dan pembunuhan terhadap para jendral sebagai upaya perebutan kekuasaan pemerintah.

2.       Pimpinan angkatan udara membantu usaha tersebut.

3.       Pasukan Bataylon 454/Para Divisi Diponegoro dan Batalyon 530/Para divisi Brawijaya yang berda di Lapangan Banteng dalam rangka ulang tahun ABRI 5 Oktober 1965 berdiri di pihak yang melakukan perlawanan.

Langkah-langkah operasi penumpasan:

1.       Koordinasi: mengordinasikan antarkesatuan agar pasukan siaga di tempat untuk mencegah timbulnya bentrokan antarangkatan bersenjata.

2.       Identifikasi masalah: memberi penjelasan kepada utusan Pasukan Bataylon 454/Para Divisi Diponegoro dan Batalyon 530/Para divisi Brawijaya yang menguasi Monumen Nasional dan Istana Negara bahwa mereka diperalat PKI dengan alasan mengamankan presiden dari kudeta Dewan jendral. Kedua batalyo ini diperintahkan untuk meninggalkan kawasan tersebut atau akan dilakukan tindakan tegas dengan operasi militer. Pasukan Bataylon 454/Para Divisi Diponegoro membangkan dan menyingkir ke Lanud. Halim Perdanakusuma untuk bergabung dengan G30S/PKI.

3.       Merebut kembali sarana-sarana (Monas, Istana Negara, dan sekitarnya) yang dikuasai G30S – PKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Adapun perebutan studio RRI dan kantor telekomunikasi dilakukan oleh pasukan RPKAD pimpinan Kol. Sarwo Edhie Wibowo. Kemudian Mayjend. Soeharto mengumumkan beberapa hal melalui RRI, yaitu:

-          Kerjasama untuk menumpas gerakan kontra-revolusi yang bernama G30S – PKI.

-          Demisioner Dewan Revolusi Indonesia dan kabinet Dwikora yang melakukan kudeta.

-          Menganjurkan kepada rakyat agar tetap tenang dan waspada.

4.       Operasi pengamanan dan perebutan lanud Halim Perdakusumah oleh kesatuan Kostrad yang membuat panik D.N Aidit sebagai pimpinan tertinggi PKI hingga melarikan diri ke Jogjakarta pada tanggal 2 Oktober 1965.

Penumpasan G30S – PKI di Jawa Tengah dipimpin oleh Brigjend. Surjosupeno (Pangdam VII/Diponegoro) dengan melakukan operasi militer:

-          Operasi Merapi di Jawa Tengah pimpinan Kol. Sarwo Edhie Wibowo.

-          Operasi Trisula di Blitar (Jawa Timur) pimpinan Kol. M. Yassin dan Kol. Wetermin.

Beberapa tokoh PKI (Nyono, Utomo Ramelan, Kumaruzaman, Kol. Sahirman, Kol. Latif dan mayor Mulyono) berhasil ditangkap dan diadili oleh mahkamah militer luar biasa (Mahmilub). Sedangakan ketua PKI D.N. Aidit berhasil ditembak mati oleh di Surakarta dan Letkol. Untung Sutopo tertangkap di Tegal pada tanggal 11 Oktober 1965.

4.       Pengevakuasian dan pemakaman Korban

-          Atas informasi Brigpol. Sukitman diketahui bahwa beberapa jendral telah dibunuh di Lubang Buaya.

-          Proses penggalian mengalami kesulitan dan pada tanggal 4 Oktober 1965 proses penggalian dilakukan oleh anggota RKPAD dan pasukan KKO AL (ampfibi) yang dihadiri Mayjend. Soeharto.

-          Pusat penerangan Angkatan Darat memberikan pengumuman seluruh warga ABRI (kususnya AD) untuk berkabung selama satu minggu, para jenasah disemayamkan di Departemen Angkatan Darat, dan dimakamkan di TMP. Kalibata pada tanggal 5 Oktober 1965.

-          Berdasarkan Kepres/Pangti ABRI/KOTI No. 111 tanggal 5 Oktober 1965 perwira AD korban G30S-PKI dianugrahi gelar Pahlawan revolusi.

5.       Pembubaran PKI dan ormasnya

-          Tanggal 6 Oktober 1965, presiden Soekarno memanggil kabinetnya untuk melaksanakan sidang di Istana Bogor. Presiden tidak membenarkan G30S-PKI dan Dewan jendral.

-          Berdasarkan keputusan bersama selaku Penguasa Pelaksana Perang (Pepelrada) pada tanggal 16 Oktober ditetapkan pembekuan sementara untuk semua kegiatan PKI dan tujuh ormasnya, yakni PR, Gerwani, BTI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Himpunan sarjana Indonesia (HIS), dan SOBSI pada tanggal 27 Oktober 1965.

-          PKI dan ormasnya belum dibubarkan bahkan sebagian anggotanya masih duduk dalam pemerintahan membuat rakyat gelisah. Penderitaan rakyat semakin berat karena kondisi ekonomi merosot ditandai semakin langka dan mahalnya kebutuhan pokok.

-          Aksi masyrakat yang dipelopori KAMI, KAPPI, KBI, KASI, KAWI, dan KAGI membentuk Front Pancasila tanggal 26 Oktober 1965.

-          Pada tanggal 10 Januari 1966 melakukan demonstrasi di gedung DPR-GR dan mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura):

1.       Bubarkan PKI dan Ormasnya

2.       Bersihkan kabinet dari unsur PKI

3.       Turunkan harga (perbaikan ekonomi)

-          Tanggal 24 Febuari 1966 terjadi bentrokaan saat mahasiswa bermaksud menggagalkan pelantikan kabinet karena dicurigai terdapat unsur PKI. Dalam peristiwa ini, Zubaidah dan Arief Rahman Hakim tewas terkena peluru dari anggota Resimen Cakrabirawa.

-          Demo besar-besaran terjadi membuat Presiden Soekarno membubarkan KAMI tanggal 26 Febuari 1966 dan menutup sementara Universitas Indonesia pada tanggal 3 Maret 1966.

-          Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat perintah yang dikenal dengan Supersemar kepada Letjend. Soeharto yang isinya:

1.       Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya.

2.       Melakukan tindakan pengamanan terhadap 15 menteri Kabinet Dwikora yang diduga terlibat G30S-PKI.

3.       Menunjuk beberapa orang sebagai menteri ad interin untuk mengisi kekosongan jabatan menteri.

4.       Membuka kembali perguruan tinggi untuk memulai kembali kegiatannya.

sumber:
 http://fastrans22.blogspot.com/2014/01/ips-sejarah-kelas-9-smp-tragedi.html